kata-kata bijak

"kuasailah pikiran dan hawa nafsumu jangan hawa nafsu yang menguasaimu"

"bulatkan tekad lalu bertawakallah kepadaNya"(Q>S Al-Imran: 159)

"tataplah masa depan dengan positif thinking"

"besarkan hatimu lalu jadilah orang sukses"

"ambillah segala sesuatu yang baik & buanglah yang buruk"

"you are what you think"

talk,,do,,n be

sebuah awal harus dimulai dengan ucapan(talk)
ucapan kita akan terpatri di mindset kita sehingga kita lebih mudah mengingatnya
lalu apa gunanya kita berbicara tanpa melakukan (do)
orang yang ingin belajar berenang tidak hanya perlu mempelajari teori saja karena dia juga tidak akan bisa berenang,jadi harus dicoba di kolam renang
maka jadilah dia menjadi apa yang dia katakan dan dia perbuat (be)

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Standar Isi ditetapkan dengan peraturan menteri pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 22 tahun 2006 dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, termasuk dalam Standar Isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat :

1.Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

2. Beban Belajar

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang Dikembangkan di Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Kurikulum Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan:

· Satuan pendidikan

· Potensi daerah/karakteristik daerah

· Sosial budaya masyarakat setempat

· Peserta didik

 

4. Kalender Pendidikan /Akademik

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Pengertian Standar Kompetensi lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yangtelah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006.

Fungsi dari Standar kompetensi lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik,dari satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

Ruang lingkup Standar kompetensi lulusan (SKL)

Standar kompetensi lulusan (SKL) satuan pendidikan

Standar kompetensi lulusan (SKL) kelompok mata pelajaran

Standar kompetensi lulusan (SKL) mata pelajaran

Standar Pengelolaan Pendidikan

A. Pengertian

Standar Pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, atau nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.Menurut PP No 19 Tahun 2005, Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

1. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan.

Berdasarkan pasal 49

(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

(2) (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

2. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;

3. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

a. wajib belajar;

b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;

c. penuntasan pemberantasan buta aksara;

d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;

e. peningkatan status guru sebagai profesi;

PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan adalah tenaga Pendidik (Guru/Dosen), melalui mereka pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro, ini berarti bahwa bagaimana kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekedar nilai materil namun juga nilai-nilai transenden ysng dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara keseluruhan.

Profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat

Hakekat Profesi Guru

Kemampuan Profesional

Kemampuan Sosial

Kemampuan Personal

Syarat-Syarat Profesi Keguruan

Jabatan yang melibatkan intelektual

Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus

Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama

Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung

Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen

Jabatan yang memerlukan bakunya sendiri

Jabatan yang mementingkan layanan diatas keuntungan sendiri

Jabatan yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin rapat

Perkembangan Profesi Keguruan

Pada zaman dahulu

status yang sangat tinggi

mempunyai wibawa yang tinggi

orang yang serba tahu

Pada zaman sekarang

mendidik masyarakat

tempat masyarakat bertanya

KODE ETIK PROFESI KEGURUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pasal 28: Pegawai Negeri sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

žPembukaan Kongres PGRI XIII

Kode Etik Guru

membimbing peserta didik

memiliki dan melaksanakan kejujuran professional

berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik

menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya

memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar

mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya

memelihara hubungan seprofesi

bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI

melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan

Sanksi pelanggaran kode etik

“Aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana”

Jenis-jenis organisasi keguruan

1.Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

2.Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

3.ikatan sarjana pendidikan indonesia (ISPI)

4.Ikatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI)

5.Himpunan Serjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI)

Peran Organisasi Profesi Keguruan

Berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya.

Tenaga Kependidikan

Wakil-wakil/Kepala urusan

Tata usaha

Laboran

Pustakawan

Pelatih ekstrakurikuler

Petugas keamanan

UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN

UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN


BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS

BAB IV. (KHUSUS GURU)
• BAGIAN SATU
Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi
• BAGIAN KEDUA
Hak dan Kewajiban
• BAGIAN KETIGA
Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas
• BAGIAN KEEMPAT
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
• BAGIAN KELIMA
Pembinaan dan Pengembangan
• BAGIAN KEENAM
Penghargaan
• BAGIAN KETUJUH
Perlindungan
• BAGIAN KEDELAPAN
Cuti
• BAGIAN KESEMBILAN
Organisasi Profesi dan Kode Etik

BAB V. (KHUSUS DOSEN)
• BAGIAN SATU
Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik
• BAGIAN KEDUA
Hak dan Kewajiban
• BAGIAN KETIGA
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas
• BAGIAN KEEMPAT
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
• BAGIAN KELIMA
Pembinaan dan Pengembangan
• BAGIAN KEENAM
Penghargaan
• BAGIAN KETUJUH
Perlindungan
• BAGIAN KEDELAPAN
Cuti

BAB VI. SANKSI

BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP


GURU

Kedudukan:

Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Fungsi:

• meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran,

• meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Tujuan:

• berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.


DOSEN

Kedudukan:

Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Fungsi:

• meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan

• mutu pendidikan nasional.

Tujuan:

• berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.


TUGAS GURU
Konsep Lama

1. MENGAJAR DAN MENYODORI SISWA DENGAN MUATAN INFORMASI PENGETAHUAN

2. DERASNYA INFORMASI TIDAK MUNGKIN GURU BERSIKAP PALING TAHU

Konsep Baru

1. GURU DIPANDANG PALING MENGETAHUI DAN SATU-SATUNYA SUMBER INFORMASI
2. GURU MENGAJAR BAGAIMANA SISWA BELAJAR

3. BERUSAHA MENDAPATKAN INFORMASI DARI BERBAGAI SUMBER /FASILITASI KEBUTUHAN SISWA


Seorang guru, secara garis besar harus mempunyai kemampuan untuk :

1. penguasaan materi/bahan pelajaran.

2. perencanaan program proses belajar- mengajar.

3. kemampuan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar.

4. kemampuan penggunaan media dan sumber pelajaran.

5. kemampuan evaluasi dan penilaian.

6. kemampuan program penyuluhan dan bimbingan.


Yang perlu digaris bawahi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat terhadap UU Guru dan Dosen adalah hal-hal yang menyangkut :

a. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.

b. Hak dan kewajiban.

c. Pembinaan dan pengembangan.

d. Penghargaan,

e. Perlindungan

f. Organisasi profesi dan kode etik.


Beberapa hal dalam UU Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih hangat dibicarakan

a. Standardisasi

b. Kesejahteraan atau Tunjangan.

c. Organisasi profesi dan dewan kehormatan.

d. Perlindungan.


Kesejahteraan atau Tunjangan.

1. Tunjangan profesi.

2. Tunjangan Fungsional.

3. Tunjangan Khusus.


Disamping tunjangan diatas, guru juga berhak untuk memperoleh ”maslahat tambahan” yang tercantum dalam pasal 19 UU Guru dan Dosen. Maslahat Tambahan tersebut meliputi :

1. Tunjangan pendidikan.

2. Asuransi pendidikan.

3. Beasiswa.

4. Penghargaan bagi guru.

5. Kemudahan bagi putra-putri guru untuk memperoleh pendidikan.

6. Pelayangan kesehatan.

7. Bentuk kesejahteraan lain.


Setiap guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan untuk guru meliputi :

1. Perlindungan hukum.

2. Perlindungan profesi.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DASAR UU SISDIKNAS

• Pembukaan UUD 1945

• UUD 1945

• Diharuskan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan

• UU No 2 Tahun 1989 tidak memadai lagi dan perlu diganti

DEFINISI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam UU nomor 20 tahun 2003

• Pendidikan : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.(Pasal 1 ayat 1)

• Pendidikan Nasional : Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.(Pasal 1, ayat 2)

• Sistem Pendidikan Nasional : Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Pasal 1, ayat 3)

UNSUR POKOK SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Tujuan [UU No.22 tahun 2003, Bab II pasal 2]

          Mengembangkan potensi peserta didik

2. Komponen

• Satuan Pendidikan Sekolah

Bersifat Formal, Berjenjang dan Berkesinambungan

• Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Dapat bersifat informal, formal maupun non formal

REALISASI UU SISDIKNAS

• Dasar

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

• Fungsi Pendidikan Nasional

”Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”

• Tujuan Nasional

"Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab"

• Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Bab III pasal 4

"Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

kemajemukan bangsa, prinsip satu kesatuan yang sistemik, prinsip

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, prinsip keteladanan,

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik, prinsip

pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung, prinsip

pemberdayaan semua komponen masyarakat"

• Hak dan Kewajiban

Bab IV pasal 5

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

pendidikan yang bermutu", dan "Setiap warga negara bertanggung jawab

terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan“

Indikasi Permasalahan Pendidikan Nasional

1) Rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan

2) Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan

3) Lemahnya manajemen pendidikan

4) Peserta Didik

Bab V pasal 12

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak "mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama", dan "mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya"

• Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan

Bab VI

Menjelaskan secara rinci mengenai jalur, jenjang dan jenis pendidikan

Pasal 13

"Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang

dapat saling melengkapi dan memperkaya", dan "diselenggarakan dengan

sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh"

• Standar Nasional Pendidikan

Bab IX pasal 35

"Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara

berencana dan berkala"

• Kurikulum

Bab X pasal 36, 37, 38

"Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu standar nasional

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dengan prinsip

diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta

didik"

• Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Bab XI pasal 40 ayat 2

"Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : Menciptakan suasana

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;

Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu

pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi

dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya"

• Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 46 ayat 1

"Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat"

Pasal 47 ayat 1 dan 2

"Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,

kecukupan, dan berkelanjutan, dan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta

masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 34 ayat 2

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya"

PERMASALAHAN UU SISDIKNAS

o Bab II pasal 2 => UU Sisdiknas disusun berdasar Pancasila, memuat unsur ketuhanan, kebangsaan, manusiawi, demokratis dan adil.

o Masih dijumpai substansi yang kontradiksi

o Ekologi pendidikan tidak ada perhatian

o Budaya ilmu belum ditekankan

o Budaya belajar belum tampak

o Kemandirian tidak disinggung

o Kreativitas kurang memperoleh perhatian

o Desentralisasi dan kerancuan tanggungjawab (perumusan UU Sisdiknas tidak terlepas dari UU lainnya seperti UU Otonomi Daerah, UU Otonomi Kampus/BHMN, dan UU Kewarganegaraan)

o Terjadi ketidakjelasan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

Contohnya pada pasal 10, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 34 ayat 2 dan 3

o Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, tetapi pada ayat 3 penyelenggaraan melibatkan masyarakat

o Pasal 24 ayat 1 dan 2 menyebutkan pendidikan tinggi memiliki hak otonom dalam mengelola sendiri lembaganya, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. akan tetapi pada pasal 10, pemerintah berhak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan pendidikan

o Pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi tidak dijelaskan seperti apa bentuk masyarakatnya